Bekasi//sinyalbekasi.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, menggelar rapat koordinasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, di Hotel Sunerra-Antero, Cikarang Utara, pada Kamis, (15/09/2022).
Kegiatan yang diikuti organisasi perangkat daerah dan kecamatan tersebut menghadirkan narasumber Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra I (Asda 1) Iyan Priyatna dan Kepala Dinas Sosial, Endin Samsudin serta Perwakilan Bidang Statistik Diskominfosantik Kabupaten, Euis Beby Badriah.
Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Nevi Hendri mengatakan, agenda tersebut merupakan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, dari dinas, kecamatan, sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
"Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan, sangat penting dalam pembaharuan data secara berkesinambungan. Terutama Pemerintah Daerah, hingga desa dan kelurahan. BPS dalam hal ini dipercaya Pemerintah untuk pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi," terangnya.
Menurut Nevi, pendataan Regsosek ini sangat penting mengingat saat ini program bantuan sosial diharapkan tepat sasaran. Sementara data yang dimiliki Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah masih sangat sektoral.
"Dari semua permasalahan ini maka perlu upaya perbaikan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk, diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh," lanjutnya.
Data Registrasi Sosial Ekonomi ini, merupakan upaya pemerintah dalam membuat satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022.
"Pada 2022 ini dilakukan pendataan awal oleh BPS, perluasan pendataan di seluruh kabupaten, desa di Indonesia, termasuk di seluruh desa di Kabupaten Bekasi, jadi seluruh keluarga akan didata," tuturnya.
Nevi menuturkan kegiatan pendataan awal Regsosek yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bekasi akan dilakukan oleh petugas yang sudah diseleksi dan dilatih.
"Untuk keluarga di Kabupaten Bekasi akan kita datangi oleh kurang lebih 5.260 petugas yang sudah diseleksi oleh BPS," katanya.
Regsosek selain menyasar seluruh keluarga di permukiman, juga akan turut didata keluarga yang tinggal di apartemen.
"Pada tahun 2023 integrasi pengolahan data dan pemeringkatan data. Jadi pengolahannya di tahun 2023, diperingkat dari rumah tangga nomor satu dari segi ekonomi sampai peringkat paling bawah," ungkapnya.
Manfaat pendataan ini nantinya dapat berguna untuk pemerintah daerah, untuk dijadikan dasar program penyaluran bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial, integrasi lintas sektoral, pemutakhiran data desa, dan upaya penstabilan data serta sebagai pusat data nasional.
"Jadi nanti di tahun 2023 itu, semua berbasis hasil registrasi sosial ekonomi. Karena menjadi satu data perlindungan sosial ekonomi," jelasnya.
Data kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, akan menjadi data yang dikumpulkan oleh para petugas dari BPS di Kabupaten Bekasi.
"Jadi sekarang tidak dipilah mana yang miskin mana yang enggak, tapi semua kita data," tandasnya.
(Dwi)
