JAKARTA//sinyalbekasi.com - Di hari pertama bekerja sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas langsung mengadakan rapat dengan para pimpinan di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (08/09). Ia menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang inovatif dan tidak terkungkung pada cara-cara lama. Ada tiga poin yang ditekankan Menteri Anas yaitu speed, inovasi, dan marketing.
Dijelaskan, tiga kunci dalam mengelola pemerintah tersebut diambil dari teori Peter Drucker. Terkait speed, Anas meminta jajaran Kementerian PANRB harus bekerja dengan cepat. “Speednya harus kita tingkatkan, dan kantor ini tentu menjadi agen perubahan bagi semua kementerian dan lembaga,” ujarnya saat memimpin rapat.
Kedua, terkait inovasi. Mantan Bupati Banyuwangi ini menyontohkan inovasi dapat muncul dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara pimpinan dan staf. “Kalau di kantor ini selain bertemu dengan pimpinan tinggi, saya juga bertemu dengan staf. Justru dari staf inilah saya menemukan inovasi untuk menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Selanjutnya mengenai marketing. Anas menekankan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam menyampaikan pesan. Menurutnya, cara berkomunikasi berkaitan erat dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. “Apapun yang hebat yang kita jaga di kantor ini. Kalau cara komunikasi dengan _stakeholder_ kita tidak tepat, maka kita akan kesulitan melakukan pencapaian target,” tuturnya.
Selain itu, Menteri Anas juga meminta jajarannya memiliki skala prioritas yang ditargetkan selesai, serta membuat kebijakan yang memiliki publik value. “Setiap kebijakan kita, harus ada public value. Sehingga orang mendukung kebijakan yang kita buat,” jelasnya.
Disisi isu strategis dan aktual bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan ada sepuluh isu yang saat ini tengah mengemuka yang sangat strategis untuk diselesaikan Kementerian PANRB. Pertama, isu pelaksanaan reformasi birokrasi. Kedua, penyederhanaan birokrasi.
Ketiga, _flexible working arrangement_ (FWA). Rini menjelaskan, selama pandemi Covid-19 telah dilakukan _flexible working arrangement_ yang mana isunya bukan hanya sekadar _work from home_ dan _work from office_, tetapi bagaimana memberikan _work life balance_ bagi ASN. “Jadi bukan sekadar kerja di rumah kerja dan di kantor tetapi di sini ada isu terkait digitalisasi,” ujar Rini.
Selanjutnya terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini, Kementerian PANRB telah memiliki arsitektur SPBE dan tengah mendorong digitalisasi government. Kelima, berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kemudian, isu formasi papua-papua barat yang ada di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Ketujuh, peta penanganan tenaga honorer (THK-I dan THK-II). Selanjutnya, mengenai kesejahteraan ASN. Kesembilan, yakni penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yaitu tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Terakhir, isu strategis Kementerian PANRB yaitu rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN).
Menteri Anas menegaskan bahwa prioritas penting harus segera diselesaikan. Sinergi dan kolaborasi internal maupun eksternal perlu diperkuat. _*
(fik/HUMAS MENPANRB)
