SINYALBEKASI.COM, BEKASI - Ketua Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan Perwira, Nugraha Truna Negara menyatakan pemerintah Kota Bekasi agar lebih konsentrasi terhadap persoalan penanggulangan banjir di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.
"Kami meminta kepada Pemkot Bekasi untuk konsen terhadap persoalan banjir khususnya di Kecamatan Bekasi Utara yang memiliki penghasilan pajak 50 miliar lebih pertahun," ujar Nugraha kepada lingkarbekasi.com lewat selulernya, Senin (13/2/2023).
FKRW Perwira dalam acara Musrenbang kecamatan yang digelar di Aula UBSI lantai 4 Lingkar Utara, Kecamatan Bekasi Utara pada Rabu (8/2) mendesak Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk fokus dalam penanganan banjir serta menjadi prioritas utama pembangunan dalam APBD 2023.
Menurutnya, DBMSDA seharusnya mampu menanggulangi bencana banjir yang sering terjadi di Bekasi Utara jika dalam pengalokasian anggaran APBD di fokuskan untuk pembangunan dalam 1 hingga 2 tahun kedepan.
"Agar tidak terkesan setengah-setengah tetapi berkesinambungan dan terarah, dalam artian untuk pengalokasian program fisik seperti jalan dan lain-lain di di tunda dahulu, sehingga anggaran pembangunan infrastruktur untuk 1 atau 2 tahun kedepan fokus untuk pengentasan banjir di Bekasi Utara," tegasnya.
Lebih lanjut, Nugraha menjelaskan kalau saat penanganan Covid-19 saja pemkot Bekasi mampu mengesampingkan program lainnya sehingga anggaran APBD bisa di fokuskan untuk penangannan Covid-19, maka kenapa untuk urusan banjir yang sudah kronis dan menjadi penyakit menahun tidak bisa dilakukan hal yang sama seperti penanganan Covid 19.
Acara yang bertema Musrenbang RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 "Penguatan Fungsi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Berbasis Digital" tersebut juga dihadir Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Arif Rahman Hakim dan Enie Widhiastuti asal Dapil Bekasi Utara.
(D)
