SINYALBEKASI.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi mengatakan berkurangnya daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu Kota Bekasi 2024 diharapkan mampu mengurangi potensi pelanggaran pemilu.
Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto usai menghadiri kegiatan sosialisasi daerah pemilihan bersama 50 organisasi masyarakat (ormas) di kantor KPU Kota Bekasi, (17/3).
"KPU sudah menetapkan alokasi jumlah dapil di pemilu Kota Bekasi dengan jumlah 5 daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD 50. Bicara alokasi kursi KPU juga harus memperhatikan jumlah agregat data kependudukan yang berada di PPS dan juga data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)," ujarnya dikutip lingkarbekasi.com Senin (20/3/2023).
Atas dasar itu, lanjut Tomy, KPU melalui UU tahun 2017 yang mengatakan jika jumlah penduduk dibawah 3 juta jiwa maka alokasi kursinya 50, namun jika jumlah penduduknya lebih dari 3 juta jiwa maka alokasi kursinya sebanyak 55 kursi.
Sementara itu, tren grafik pertumbuhan penduduk Kota Bekasi belum ada perubahan signifikan. Sehingga penyelenggara pemilu KPU menetapkan alokasi 50 kursi untuk legislatif.
"Kemudian kaitannya dengan dapil ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip dapil. Kedua, KPU harus memperhatikan data empiris sebelumnya. Oleh itu kami juga merekomendasikan dapil 6 potensi dugaan pelanggaran melalui index pelanggaran pemilu salah satu contoh wilayah dapil Bekasi Utara jika kita mengacu pada pemilu 2019 adalah 1 dapil, namun hari ini Bekasi Utara digabung dengan Medansatria dan kita berharap potensi pelanggarannya akan berkurang," tegasnya.
Bawaslu menemukan dalam data empiris pemilu 2019 dugaan pelanggaran pemilu money politic dan perubahan hasil proses pungut suara terjadi di Bekasi Utara. Oleh karenanya digabungnya dapil Bekasi Utara dan Medansatria tentunya akan banyak kontestasi yang akan melakukan pengawasan.
(Dwi)
