SINYALBEKASI.COM - 4 Februari 2025 – Ketua Umum DPP Gerakan Persatuan Nasional (GPN) 08, H. Safrin S, mengkritisi kebijakan yang diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai carut marut dan tidak berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama masa jabatan Bahlil justru semakin membebani masyarakat, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sektor energi.
H. Safrin S menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri ESDM dinilai lebih menguntungkan segelintir kelompok, sementara rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat lebih besar justru dirugikan.
Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemerataan akses energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami dari GPN 08 sangat menyesalkan langkah-langkah Menteri ESDM yang tidak pro-rakyat. Kebijakan yang ada saat ini justru menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Kami mendesak agar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, segera dievaluasi kinerjanya agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat," ujar H. Safrin S dalam kepada wartawan.
H. Safrin S menambahkan bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan dapat meningkatkan kesejahteraan, terutama dalam sektor energi yang merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menekankan bahwa sektor energi harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat luas.
Bahkan, dalam beberapa kebijakan yang diambil, GPN 08 menilai tidak adanya solusi nyata untuk mengatasi kelangkaan energi dan gas elpiji, serta tingginya harga bahan bakar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, H. Safrin S meminta agar pemerintah segera mengevaluasi kinerja Bahlil Lahadalia agar lebih kompeten dan paham akan kebutuhan rakyat di sektor ESDM.
Dalam keterangan ini, GPN 08 juga menyerukan pentingnya perbaikan dalam pengelolaan sektor energi agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya segelintir pihak.
Mereka berharap evaluasi Menteri ESDM dapat segera dilakukan demi terciptanya kebijakan yang lebih baik bagi masa depan energi Indonesia.
(red)
